Jakarta

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat menjadi salah satu yang akan disuntik mati pemerintah dalam upaya mengurangi emisi karbon. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan dalam tujuh tahun ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU tersebut. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

“Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan,” katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih US$ 400 miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut.

“Saya tekankan, peranan Multilateral Development Bank (MDB) seperti @worldbank, @adb_hq dan AIIB dalam mengoreksi persepsi risiko dan manajemen sangatlah kritikal. Tanpa peranan mereka, kira hanya akan bergantung pada pembiayaan publik baik pada skala nasional maupun global – dan tidak menarik pembiayaan dari sektor swasta sama sekali,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani bertemu Presiden ADB Masatsugu Asakawa. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kelanjutan kerja sama proyek ETM yang diluncurkan pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu.

Sri Mulyani mengaku optimis kerja sama itu dapat menjadi contoh di level global mengenai bagaimana transisi energi dilakukan secara konkret.

“Kerja sama ini juga menjadi bukti bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan oleh suatu negara sendiri. Keterlibatan peranan MBD dan sektor swasta sangat diperlukan,” tuturnya.

(aid/rrd)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *