Jakarta

Pemerintah mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 dengan tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Ekonomi Indonesia pada 2025 ditargetkan tumbuh di kisaran 5,3%-5,6% dengan produk domestik bruto (PDB) senilai Rp 24.316 triliun sampai Rp 24.479 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar Rp 7.092 triliun sampai Rp 7.130 triliun.

“Untuk mendapatkan Rp 24.000 triliun lebih ini, kita membutuhkan adanya investasi. Salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah modal,” kata Suahasil dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024 secara virtual, Kamis (18/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebutuhan investasi pada 2025 yang senilai Rp 7.092 triliun sampai Rp 7.130 triliun itu ditargetkan berasal dari belanja modal atau capital expenditure (capex) dari APBN atau APBD senilai Rp 420 triliun hingga Rp 462 triliun, capex dari sektor swasta Rp 6.140 triliun sampai Rp 6.096 triliun, serta capex dari BUMN sebesar Rp 532 triliun hingga Rp 572 triliun.

“Dengan begitu pengelolaan APBN dan APBD harus makin sehat. Artinya bisa men-generate, melakukan collection dari pendapatan negara, itu dilakukan belanja dan belanjanya itu harus dilakukan efisiensi, efektif dan efisien supaya bisa kita dorong pertumbuhan dan kesejahteraan,” tutur Suahasil.

Saat ini insentif fiskal yang telah ada untuk mendukung iklim investasi yakni insentif supertax deduction yang diperuntukan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan. Melalui kebijakan itu, bagi industri yang gencar mengembangkan research and development serta vokasi akan memperoleh pengurangan pajak penghasilan (PPh).

“Kemenkeu terus menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk pengurangan pajak untuk mendorong investasi. Kita telah punya super deduction pajak penghasilan untuk R&D dan vokasi. Kita juga harus pikirkan penguatan talent dan skill untuk industri berbasis high tech,” ucap Suahasil.

Ia mengharapkan arus investasi ke depan akan masuk ke sektor-sektor yang berbasiskan hilirisasi. Selain itu juga untuk sektor industri kendaraan listrik, energi baru dan terbarukan, serta sektor lainnya.

“Kita akan tetap memperhatikan dan masukkan visi serta arah kebijakan dan program dari presiden terpilih 2024-2029. Ini menjadi tugas kita sebagai birokrasi untuk memastikan adanya keberlanjutan,” ucap Suahasil.

Program Prabowo-Gibran Diprioritaskan

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan dalam penyusunan RKP 2025 dipastikan memprioritaskan program-program presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Hal tersebut dioptimalkan agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih hasil Pemilu 2024,” kata Suharso.

Untuk mewujudkan tema RKP 2025, ditetapkan 5 agenda pembangunan yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Kemudian supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Saat ini telah disusun kebutuhan indikasi pendanaan masing-masing agenda pembangunan tersebut. Untuk transformasi sosial Rp 266,7 triliun, transformasi ekonomi Rp 74,2 triliun, transformasi tata kelola Rp 1,7 triliun, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia Rp 282,2 triliun, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi Rp 101,9 triliun.

“Pendanaan agenda pembangunan ini tidak hanya bersumber dari belanja kementerian/lembaga, namun juga diintegrasikan dengan berbagai sumber pendanaan lainnya termasuk investasi swasta, BUMN, KPBU dan dana transfer ke daerah,” beber Suharso.

Penyusunan RKP 2025 dipastikan telah disesuaikan dengan visi misi dan program presiden terpilih yakni Prabowo-Gibran. RKP 2025 akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Rancangan awal RKP ini disesuaikan dengan visi misi dan program presiden terpilih yang pada gilirannya nanti akan dituangkan pada peraturan presiden RKP 2025 dan selanjutnya akan menjadi landasan untuk penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025,” kata Suharso.

(aid/rrd)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *