Jakarta

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk mewaspadai dampak dari perang antara Israel dengan Iran ke Indonesia. Karena dampaknya akan meluas salah satunya kepada harga minyak yang meningkat hingga laju perekonomian.

Pertama, Said menyarankan pemerintah melalukan upaya diplomatik, melalui lembaga lembaga internasional, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurutnya itu dilakukan untuk mendorong gencatan senjata dari kedua negara, sejalan dengan mencari upaya damai perang antara Israel dan Palestina.

“Upaya ini memang tidak mudah, sebab pembelaan Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang begitu kuat kepada Israel. Apalagi jika dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, eskalasi di Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak dunia, menguntungkan kedua blok politik besar, yakni Tiongkok, Rusia vs Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Kanada yang sama sama produsen minyak bumi dan senjata besar di dunia,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, pemerintah diharapkan mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri, sebab Indonesia bergantung dari impor minyak mentah. Kebutuhan minyak rata rata 3,5 juta ton per bulan, merujuk data tahun 2023.

“Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada tahun 2023. Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN kita,” jelas dia.

Ketiga, Said juga meminta pemerintah mempersiapkan kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi dolar AS terhadap rupiah. Menurutnya setiap rupiah yang melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik US$ 10 per barel, maka anggaran subsidi atau kompensasi diproyeksi meningkat Rp 100 triliun.

“APBN 2024 mematok rupiah di level Rp. 15.000/US Dolar dan ICP 82 US Dolar/ barel. Beberapa pengamat menyatakan, harga minyak bumi bisa menyentuh US$ 120 per barel jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu, sebab jalur ini menjadi penopang 21% lalu lintas minyak bumi dunia,”lanjutnya.

Keempat pemerintah diharapkan bisa memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan, dan minyak bumi. Ia menyarankan ketersediaan itu paling tidak untuk enam bulan ke depan, untuk memastikan efektivitas lindung nilai.

“Termasuk pro aktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan US Dolar, dengan terus mengembangkan local currency settlement, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi,” lanjutnya.

Kelima dia berharap pemerintah bisa memastikan kemampuan untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi dolar AS.

“Mengingat tren adanya depresiasi rupiah dari dolar AS, dari batas rata rata yang ditetapkan di APBN 2024,” ujar dia.

(ada/kil)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *