Jakarta

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima laporan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bermasalah lewat Posko THR Kemnaker. Berdasarkan data per 14 April 2024, jumlah laporan yang masuk ke Kemnaker mencapai 1.475 laporan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, dari jumlah tersebut perusahaan yang dilaporkan perkara THR sebanyak 930. Menurutnya posko THR akan ditutup H+7 Idul Fitri, atau Rabu 17 April 2024.

“Kalau yang masuk di kami itu terakhir adalah 1.475 pengaduan, itu yang melapor, tapi perusahaannya ini adalah 930,” katanya saat ditemui di Gedung Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar Sanusi berharap jumlah laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker tidak bertambah. Setelah posko ditutup, Kemnaker akan berkoordinasi dengan Disnaker di daerah untuk menindaklanjuti laporan yang masuk.

Jenis laporan yang paling banyak masuk adalah terkait THR tidak dibayarkan, sebanyak 897 laporan. Lalu THR yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 361, dan THR terlambat dibayar sebanyak 217 laporan.

“Dari data yang ada di kami, yang THR tidak dibayarkan ini, yang melapor 897. THR tidak sesuai ketentuan 361, THR terlambat dibayar 217, sehingga totalnya 1.475 dari 930 perusahaan. Jadi tadi yang tidak dibayarkan paling tinggi, 897, dan ini jadi perhatian kita untuk bisa menyelesaikan,” ujarnya.

Anwar mengungkap perusahaan yang paling banyak dilaporkan berasal dari DKI Jakarta sebanyak 280, lalu perusahaan di Jawa Barat sebanyak 161, serta perusahaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 88 perusahaan. Sementara itu tidak ada aduan THR bermasalah dari Indonesia bagian timur.

“Kalau kita lihat, ini yang paling tinggi dari total yang diadukan adalah DKI Jakarta 462 yang melapor, perusahaannya adalah 280. Kemudian diikuti Jawa Barat dengan 161 perusahaan, kemudian antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sama, 88 perusahaan,” ungkap Anwar.

“Memang ada beberapa yang kosong atau tidak ada, terutama di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur,” tambahnya.

Anwar menegaskan perusahaan tidak boleh mencicil THR karyawan, dan harus dibayar H-7 Lebaran. Menurutnya laporan yang masuk ke Kemnaker bermacam-macam, termasuk THR tidak diberikan, THR dicicil, hingga belum dibayarkan sesuai tenggat waktunya.

“Laporannya macam-macam, ada THR tidak diberikan, dicicil mungkin, dan hal-hal lain yang intinya tidak ditunaikan sebelum H-7 (Idul Fitri),” sebut dia.

Terkait alasan perusahaan melakukan pelanggaran, Anwar menyebut pihaknya bakal melakukan pendalaman. Namun, ia mengingatkan pemerintah sudah menyiapkan sanksi.

“Di situ kan ada semacam level dari tingkatan, mulai pertama dari SP surat peneguran, kemudian sampai yang terakhir ada rekomendasi untuk di situ adalah melakukan penutupan usaha, dan itu pun kita harus koordinasikan dengan instansi terkait yang memang memiliki atau memberi izin untuk terkait dengan izin itu,” bebernya.

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, denda 5% bakal dijatuhkan bagi perusahaan yang ketahuan melanggar. Jumlahnya dihitung dari total THR yang seharusnya dibayar ke pegawai.

“Maka dihitung 7 hari sebelumnya, ketika itu terlambat dibayar maka dendanya adalah 5% dari total THR, baik secara individu atau berapa pekerja yang tidak dibayar, itu timbul hak denda 5%,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

(ily/das)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *