Jakarta –
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pekan depan bagi pemudik yang tidak bisa kembali lebih awal. Usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani buka suara. Ia menjelaskan tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan secara WFH.
“Kami perlu mengingatkan kepada pemerintah bahwa tidak semua pekerja dan tidak semua jenis pekerjaan bisa bekerja secara WFH. Ini sudah kami sampaikan sebelumnya ketika pandemi, bahwa tipe kerja WFH umumnya hanya bisa dilakukan oleh pekerja-pekerja kantoran saja,” terang Shinta kepada detikcom, Sabtu (13/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu banyak jenis pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik di tempat kerja untuk menciptakan produktivitas. Misalnya para pekerja pabrik, pekerja sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Oleh karena itu Shinta menyebut skema WFH tidak bisa dipaksakan atau diwajibkan kepada perusahaan. Tapi Shinta tidak keberatan jika usulan WFH bersifat imbauan.
“Jadi kebijakan WFH ini tidak bisa dipaksakan. Kalau sekadar imbauan ya silakan, tetapi tidak bisa diwajibkan kepada perusahaan karena kebutuhan penciptaan produktivitas tiap jenis usaha terhadap kehadiran fisik karyawan di tempat kerja berbeda-beda,” bebernya.
Shinta juga menyoroti skema WFH yang cenderung menciptakan penurunan produktivitas, khususnya di sektor jasa dan manufaktur. Oleh karena itu ia berharap faktor ini dipertimbangkan dan tidak dipaksakan, baik kepada perusahaan maupun kepada pekerja yang sedang libur Idul Fitri.
“Terkait pro-kontra kebijakan ini juga kami rasa jelas: WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat, khususnya karena pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik karyawan tidak bisa menciptakan produktivitas yang maksimal,” imbuhnya.
Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut WFH mungkin saja dilakukan bagi para pekerja kantoran. Namun, kata dia, WFH tidak bisa diterapkan untuk pekerja sektor industri.
“(WFH) mungkin saja untuk yang office, bisa diatur secara WFH atau bergiliran. Tapi untuk yang di Industri tidak mungkin, karena kehadiran secara fisik dibutuhkan,” katanya.
Bob menyoroti libur Lebaran Idul Fitri yang dinilainya sudah cukup lama yaitu selama sepekan. Seharusnya pengusaha swasta bisa mengurangi tekanan arus balik. Ia menambahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga seharusnya sudah pulang dari mudiknya lebih dulu. Sementara bagi yang memiliki usaha sendiri cenderung lebih fleksibel.
“Apalagi yang ASN mestinya mereka sudah lebih dulu kembali. Yang terakhir yang punya usaha pribadi, mereka lebih fleksibel,” tuturnya.
Sebelumnya,Puncak arus balik mudik Lebaran 2024 terjadi Minggu 14 April dan Senin 15 April. Budi Karya mengusulkan penerapan kebijakan WFH bagi pekerja pekan depan, guna mencegah kepadatan lalu lintas pada arus balik nantinya.
“Kita lagi mau usulkan ke Pak Presiden untuk work from home di hari Selasa-Rabu,” kata Budi Karya, dikutip dari detiknews, Kamis (11/4).
(ily/hns)