Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan negosiasi penambahan saham negara di PT Freeport Indonesia menjadi 61% berjalan alot. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas pun buka suara merespons hal itu.

Awalnya, dalam agenda open house di Rumah Dinas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Tony mengatakan bahwa pihaknya belum ada kegiatan selama sepekan terakhir soal pembahasan penambahan saham negara.

“Seminggu ini pada dasarnya kegiatan hampir tidak ada,” ujar Tony Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya Tony merespons soal pembahasan penambahan saham yang diklaim Jokowi berjalan alot. Menurut Tony, semua pembahasan perlu memakan waktu karena ada proses administrasi yang perlu ditempuh.

“Ya, ini ada proses birorkasi, administrasi, PP 96 (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara) juga perlu direvisi, kan gitu,” jelas Tony.

Tony menambahkan Freeport saat ini tidak mempunyai kendala mengenai penambahan saham negara. Perusahan dan Pemerintah Indonesia mempunyai pemahaman yang sama soal hal tersebut.

“Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman,” tutur Tony.

Namun Tony enggan berkomentar soal perpanjangan kontrak Freeport. Dia meminta bertanya langsung kepada Bahlil Lahadalia

“Nanti tanyanya sama pak Bahlil penerbitan IUPK-nya itu,” imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal negosiasi penambahan saham negara di PT Freeport Indonesia. Rencananya negara akan menambah kepemilikan saham di Freeport 10% menjadi total 61%, sejalan dengan itu kontrak kerja Freeport juga akan bertambah.

Jokowi mengaku negosiasi saham Freeport ini sangat alot. Dia mengatakan negosiasi saham Freeport saat ini sudah berjalan cukup lama sejak tahun lalu namun belum juga mendapatkan kesepakatan.

“Ya namanya negosiasi udah lama ini, ya alot. Bukan alot, alot banget,” ungkap Jokowi di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Jokowi melanjutkan saat ini pemerintah sedang menyiapkan revisi regulasi untuk mewujudkan perpanjangan kontrak Freeport.

Regulasi yang mau direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan,” sebut Jokowi.

(hns/hns)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *