Jakarta

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan mengenai pengangkutan kendaraan listrik di atas kapal. Ada sejumlah ketentuan yang diatur dalam regulasi itu.

Aturan tersebut bernama Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024, tertanggal 4 April 2024 tentang Penanganan Kapal Berbendera Indonesia Yang Melakukan Pengangkutan Kendaraan Elektrik.

SE itu ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di seluruh Indonesia.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Priadi, mengatakan aturan dikeluarkan untuk mengurangi risiko pengangkutan kendaraan listrik yang bisa menyebabkan kebakaran selama proses kegiatan pengapalan, serta untuk memastikan keselamatan kapal, muatan, dan awak kapal. Hal ini mengingat jumlah kendaraan listrik yang diangkut menggunakan kapal meningkat.

“Kami memandang perlu adanya pedoman bagi Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan para pemilik/operator kapal terhadap kapal yang akan memuat kendaraan elektrik di atas kapal,” kata Antoni dalam keterangan resmi, Sabtu (6/4/2024).

Antoni kemudian menjelaskan beberapa ketentuan dalam SE tersebut. Ketentuan pertama, kendaraan listrik di atas kapal harus ditempatkan di area pemuatan yang telah ditentukan (designated stowage area) dengan memerhatikan beberapa hal penting seperti memiliki jumlah luasan ruangan yang memadai.

Jika memungkinkan, pihaknya mensyaratkan kendaraan listrik ditempatkan di tempat terbuka di atas kapal (Open On Deck) dan mendapat udara yang cukup lewat ventilasi alami maupun ventilasi mekanik dan/atau sistem pendingin ruangan.

Ketentuan kedua, untuk kapal yang memiliki pintu rampa (ramp door), penempatan kendaraan listrik diimbau ditaruh sedekat mungkin dengan ramp door. Adapun ketentuan ketiga, kapal juga harus mempunyai alat pendeteksi panas berupa perangkat pencitraan termal (Thermal Imaging Device) yang bisa dipantau secara sentral, serta alat pemadam kebakaran yang cocok untuk kebakaran yang bersumber dari baterai/kendaraan elektrik dengan jumlah memadai.

“Ruangan yang digunakan untuk pemuatan kendaraan listrik juga harus memiliki sistem drainase sebesar tidak kurang dari 125% dari kapasitas pompa sistem sprinkler dan memiliki jumlah selang pemadam yang cukup dan selalu terpantau CCTV,” tegas Antoni.

Selain itu, Antoni menjelaskan aturan tersebut wajib dilaksanakan mengingat kendaraan listrik mudah terbakar karena memiliki suhu yang tinggi. Jika sudah terbakar, api akan sulit dipadamkan dan mudah menyala kembali.

“Potensi resiko lain yang dapat dihasilkan adalah High voltage electric shock dan reaksi kimia yang dihasilkan oleh bahan baterai yang digunakan sehingga jenis pemadam kebakaran seperti CO2, foam powder, high pressure water mist akan memerlukan waktu yang lama untuk memadamkan,” jelas Antoni.

Oleh sebab itu sebagai tindakan preventif, Antoni meminta seluruh Kepala UPT Direktorat Jenderal Hubungan Laut untuk memeriksa kapal yang memuat kendaraan elektrik, serta memastikan kapal khususnya pemilik atau operator mempunyai alat pendeteksi panas berupa perangkat pencitraan termal (Thermal Imaging Device) dan/atau alat pendeteksi suhu jinjing (potrable heat detecting device).

Selain itu, pemilik atau operator kapal juga harus menyesuaikan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) dengan menambahkan prosedur penanganan pemuatan kendaraan elektrik di atas kapal dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari baterai.

“Para pemilik/operator kapal juga diminta melakukan familiarisasi kepada awak kapal terhadap prosedur penanganan muatan kendaraan listrik serta mitigasi risiko, penempatan kendaraan elektrik sesuai dengan designated stowage area serta memiliki awak kapal yang terlatih dalam pencegahan dan penanganan kebakaran yang disebabkan oleh kendaraan listrik di atas kapal,” imbuh Antoni.

Di sisi lain, Antoni juga meminta para Kepala UPT melakukan sosialisasi kepada pemilik atau operator kapal dan awak kapal atas potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pengangkutan kendaraan elektrik di atas kapal.

“Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal di terbitkannya yaitu tanggal 4 April 2024. Untuk itu, Para Kepala UPT Ditjen Hubla diperintahkan agar melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran ini serta melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut,” pungkas Antoni.

(fdl/fdl)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *