Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) El Nino. Program itu ada pada 2023-2024 karena masyarakat Indonesia dilanda permasalahan pangan akibat El Nino.
Hal ini juga disampaikan oleh Airlangga saat melakukan kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung Persidangan Mahkamah Konstitusi.
“Di depan Yang Mulia Hakim Konstitusi saya jelaskan bahwa pemberian Bansos ini bukan tanpa alasan, melainkan pemberian tersebut dipicu permasalahan pangan akibat dampak fenomena El Nino yang melanda Indonesia sejak akhir tahun lalu,” kata Airlangga dalam unggahannya di Instagram pribadi @airlanggahartarto_official, dikutip Sabtu (6/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menerangkan akibat fenomena El Nino tersebut, beberapa sentra produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman maupun yang mengundurkan jadwal tanamnya. Karena itulah jumlah produksi setiap bulan mengalami penurunan.
Dalam paparannya, sejak Juli 2023 sampai Februari 2024 terjadi penurunan produksi beras cukup besar yakni sampai 5,88 juta ton. Penurunan produksi juga telah mengerek harga beras.
“Sehingga masyarakat utamanya kelompok rentan dan miskin memerlukan bantuan untuk menghadapi permasalahan tersebut,” terang dia.
Kenaikan harga beras memicu inflasi pangan yang terus melonjak sejak Juli 2023. Secara kumulatif inflasi pangan sejak Juli 2023 sampai Maret 2024 meningkat 10,33%.
“Saya juga menjelaskan jika dampak dari fenomena El Nino tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada pergerakan inflasi pangan (volatile food) yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang mencapai 10,33% year on year (YoY),” jelasnya.
Oleh karena itulah pemerintah mengadakan bansos El Nino untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak akan mahalnya bahan pangan. Bantuan diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dalam paparannya juga dijelaskan bahwa penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga. Proporsi konsumsi kelompok terhadap akan bahan pangan sebesar 25% digunakan untuk membeli beras.
“Dengan adanya bantuan sosial tersebut, pemerintah berharap negara dapat menjaga daya beli masyarakat sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 34 UUD 1945, yang mana Bansos diberikan untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi,” terangnya.
Adapun bansos El Nino ini dilakukan dalam dua program, pertama bantuan pangan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Satu keluarga setiap bulannya akan menerima 10 kg beras.
Kemudian ada BLT mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta KPM. Satu keluarga akan menerima Rp 200.000/bulan.
(ada/ara)