Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di tahun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak mengalami perbedaan signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sri Mulyani mengatakan realisasi perlinsos di Kemensos mencapai Rp 12,8 triliun pada Januari-Februari 2024. Realisasi itu lebih kecil dibandingkan periode yang sama 2022 Rp 15,5 triliun, periode yang sama 2021 Rp 19,1 triliun, periode yang sama 2020 Rp 13,3 triliun dan periode yang sama 2019 Rp 14,8 triliun.
“Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama Januari-Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos,” kata Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya pada Januari-Februari 2023, Sri Mulyani menyebut realisasi perlinsos di Kemensos rendah hanya Rp 0,9 triliun karena terjadi perubahan administrasi penataan kembali kerja sama dengan perbankan di Kemensos.
“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos (di 2024) mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” beber Sri Mulyani.
Hal ini menjawab terkait anggaran perlinsos yang banyak dikaitkan dengan Pilpres 2024. Sri Mulyani menyebut dalam penyusunan dan penetapan APBN 2024 bahkan jauh sebelum kontestasi pemilihan umum tersebut.
“Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023,” ucapnya.
APBN 2024 sendiri memiliki total belanja Rp 3.325,1 triliun. Di dalamnya terdapat belanja untuk perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Anggaran perlinsos setelah dianggarkan dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya,” tegas Sri Mulyani.
(aid/rrd)