Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, ditegur oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo. Teguran dilayangkan sebab mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan mustahil kunjungan kerja (kunker) Jokowi yang membagi-bagikan bantuan sosial (Bansos) berpengaruh.
Awalnya, Muhadjir menjelaskan alasan Jokowi sering membagikan bansos ke daerah. Ia mengatakan hal itu dilakukan karena Jokowi ingin memastikan bahwa semua kebijakannya terlaksana di lapangan, termasuk bansos.
“Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau, ketika mendampingi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan,” kata Muhadjir di Kantor Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah hal tersebut, Muhadjir mengatakan Jokowi selalu meminta agar belanja APBN dilakukan pada awal tahun. Buktinya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah bisa dikeluarkan pada November bahkan pada September.
Setelah itu, ia menjelaskan bahwa Jokowi ingin berdialog dengan masyarakat yang menerima bansos. Hal ini sekaligus berguna untuk melihat implementasi program di lapangan.
“Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja,” sambungnya.
Muhadjir kemudian menuturkan bahwa kunjungan kerja juga dilakukan karena Jokowi ingin menjamin tak ada program prioritas atau proyek strategis nasional (PSN) yang mangkrak di masa akhir jabatan. Sambil melakukan kunjungan, pembagian bansos pun dilakukan.
“Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi Presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek nasional,” ujarnya.
Ia pun menilai tidak masuk akal jika kunjungan Jokowi ke total 100 titik untuk membagikan bansos bakal disebut berpengaruh secara nasional. Hal itu disebutnya tidak masuk akal.
“Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu musykil hanya 100 kunjungan secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn’t make sense,” tegasnya.
Mendengar pernyataan Muhadjir, Ketua MK Suhartoyo pun langsung menegur dirinya. Suhartoyo mengingatkan Muhadjir untuk tidak menyampaikan pendapat soal hal tersebut sebagai pemberi keterangan.
“Mohon bapak tidak berpendapat soal itu,” tutur Suhartoyo.
Awak detikcom berupaya menanyakan mengenai pernyataan Muhadjir usai sidang. Kendati demikian, ia tidak mengucap sepatah kata pun soal hal tersebut.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Tim Kuasa Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan sengketa Pilpres 2024. Salah satu poin dalam permohonan kedua pasangan calon tersebut adalah kunjungan kerja Jokowi yang membagikan bansos dianggap mempengaruhi kemenangan Prabowo-Gibran.
(kil/kil)