Jakarta

Hakim Mahkamah Konstitusi(MK) Enny Nurbaningsih bertanya terkait anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang cair di bulan Januari hingga Februari 2024. Enny menyebut di bulan-bulan itu bertepatan pada momen politik.

Awalnya Enny menyoroti ada kenaikan anggaran perlinsos dari 2023 ke 2024. Kemudian dia bertanya seberapa besar risiko sosial sehingga pemerintah harus menaikkan anggaran tersebut.

“Kepada Ibu menteri seberapa besar risiko sosial yang terjadi di 2023 diperkirakan akan terjadi 2024, sehingga kemudian saya lihat di sini ada kenaikan perlinsos sekitar Rp 50 triliun ya bu? Di situ yang menjadi persoalan adalah, apakah memang di awal-awal tahun, di awal itu mulai Januari, Februari, di mana tahun-tahun itu saat-saat politik seperti itu, memang anggaran itu bisa dicairkan?” kata Enny, dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu, apakah itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk Perlinsos?” lanjutnya.

Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengatakan bahwa anggaran perlinsos cair pada awal tahun dilakukan sejak sebelum dirinya menjadi Mensos.

“Kemudian berikutnya adalah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini sejak sebelum saya menjadi menteri, pencairanya sudah bulan Januari,” kata Risma.

Risma menjelaskan anggaran itu dicairkan memang untuk penyaluran lebih kepada penerima manfaat (PM). Karena menurutnya PM yang menjadi penerima bansos tidak bisa memenuhi kebutuhannya satu bulan jika tidak segera dicairkan.

“Karena memang teorinya mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup mereka, nggak bisa. Makanya kita sangat disiplin membantu mereka,” jelasnya.

(ada/kil)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *