Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semua menterinya yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi pada sidang sengketa Pilpres 2024 dipastikan akan hadir. Dia mengatakan semua menteri tak diberikan pengarahan khusus.
Dia cuma meminta agar semua menteri menjelaskan semua hal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal tata kelola anggaran hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menjelaskan perihal pembagian bantuan sosial.
“Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Buat menteri keuangan, mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat, ya,” papar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlu diketahui, menteri yang dipanggil sendiri kebanyakan merupakan menteri-menteri di bidang ekonomi. Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Para menteri akan dimintai keterangan oleh hakim MK, khususnya perihal pembagian bantuan sosial yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Jokowi bilang karena sudah ada undangan resmi dari MK ke Sri Mulyani hingga Risma, maka dari itu mereka dipastikan hadir.
“Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi.
Para Menteri Komitmen Hadir
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo sendiri sudah mengkonfirmasi Sri Mulyani akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat lusa.
Yustinus menyatakan Sri Mulyani juga telah menerima Surat Panggilan Sidang dari MK pada Selasa malam kemarin.
“Bu Menteri (Sri Mulyani) dijadwalkan menghadiri panggilan MK di sidang sengketa Pemilu Jumat 5 April 2024 pukul 08.00 WIB,” kata Yustinus, melalui pesan singkat kepada detikcom.
Terakhir kali dikonfirmasi secara langsung, Risma sendiri mengaku belum mendapatkan undangan secara resmi terkait permintaan untuk menjadi saksi di MK. Dia mengaku masih menunggu panggilan.
Namun dia menegaskan akan menghadiri sidang sengketa Pilpres jika telah mendapatkan undangan secara resmi.
“Nanti ya, undangannya belum saya terima. Nanti kalau sudah terima, ya saya datang,” kata Risma kepada wartawan di Sentra Meohai Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (2/3/2024) kemarin.
Airlangga juga sudah memastikan akan bersikap koperatif terhadap panggilan dari MK. Dia mengaku siap hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK. “Insyaallah hadir,” katanya di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan kemarin.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy yang juga dipanggil MK terakhir kali dikonfirmasi mengatakan akan membuat keputusan soal kehadiran jika sudah menerima surat pemanggilan dari MK.
“Keputusannya nanti kalau memang ada surat panggilan,” kata Muhadjir saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2024) yang lalu.
(hal/das)