Jakarta

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024 paling lambat H-7 Lebaran, atau Rabu 3 April kemarin. Kriteria buruh penerima THR tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Buruh yang berhak menerima THR adalah yang memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Namun, apa jadinya jika buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum hari raya keagamaan?

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, ada sejumlah karyawan merasa berhak mendapat THR setelah terkena PHK.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Banyak yang merasa sudah berakhir, tapi kan misalnya berakhirnya Februari, Lebaran 10 April, harusnya saya masih dapat dong,” kata Indah di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024).

Padahal mengacu pada Permenaker 6 Tahun 2016, jika karyawan kena PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka yang bersangkutan berhak mendapat THR. Dengan catatan, aturan tersebut tidak berlaku bagi pegawai dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan,” seperti tertulis di pasal 7 ayat (1).

Artinya, jika PHK terjadi lebih dari 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka karyawan tersebut tidak berhak menerima THR. Namun Indah memaklumi jika ada yang berharap dapat THR, tapi mengingatkan ada aturan yang perlu ditaati.

“Tapi kan wajar kalau dia merasa ini Lebaran udah deket, ya wajar, tapi aturan ya aturan,” tambahnya.

Kemenaker menyebut pembayaran THR 2024 lebih baik dibanding tahun lalu. Hal ini terlihat dari jumlah aduan yang masuk ke Kemnaker.

Sejauh ini, Kemnaker sudah menangani konsultasi seputar THR sebanyak 300 pendatang, sementara Dinas Tenaga Kerja di daerah sekitar 600-an. Mayoritas konsultasi itu seputar cara penghitungan THR.

(ily/ara)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *