Jakarta –
Praktik pertambangan rakyat di Jambi menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, tambang rakyat di Jambi seharusnya bisa menjadi potensi ekonomi baru provinsi tersebut.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima pertanyaan soal potensi ekonomi apa saja yang bisa dikembangkan di Jambi. Pertanyaan itu muncul dari awak media usai Jokowi meninjau Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi.
“Saya kira banyak sekali ya (potensi ekonomi Jambi), utamanya perkebunan dan pertanian rakyat. Saya lihat dari atas tambang rakyat juga baik,” ungkap Jokowi pada Kamis (4/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia mewanti-wanti agar pengelolaan tambang rakyat dilakukan dengan manajemen yang baik dan sesuai aturan. Pengelolaan juga harus menggunakan metode-metode yang modern.
“Cuma harus dikelola dengan manajemen modern bukan seperti tambang yang dulu-dulu, ini kan potensinya gede sekali. Saya lihat dari atas keliatan sekali,” ungkap Jokowi.
Kementerian ESDM sendiri memang telah menetapkan sebanyak 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara nasional. Dilansir dari laman resmi, luas wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan seluas 66.593,18 hektare.
Surat Keputusan tentang wilayah pertambangan per provinsi telah diteken oleh Menteri ESDM pada 21 April 2022 lalu. Tercatat ada 19 provinsi yang memiliki WPR dengan jumlah blok dan luas yang beragam, di Jambi sendiri ada total 117 WPR dengan luas 7.030,46 hektare.
Ditjen Minerba juga telah menyusun pengelolaan WPR yang telah diusulkan dengan jumlah blok WPR sebanyak 270 pada 2023. Pada tahun 2024 ini Ditjen Minerba akan melakukan percepatan penetapan dokumen pengelolaan WPR di 6 provinsi yang disusun pada tahun 2023 melalui Kepmen ESDM, Jambi salah satunya.
Kementerian ESDM juga sudah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebanyak 82 IPR dengan total luas mencapai 62,31 hektare. Namun tidak dirinci apakah ada WPR di Jambi yang sudah mendapatkan IPR.
(hal/das)