Jakarta –
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi meminta kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dilanjut. Menurutnya anggaran subsidi pupuk bisa jebol jika kebijakan HGBT dicabut. Hal ini dikarenakan komoditas pupuk mempunyai elastisitas harga yang tinggi.
Rahmad menuturkan, setiap kenaikan harga bisa mengurangi pembelian pupuk di tingkat petani, misalnya pada Urea dan NPK.
“Dari riset kami setiap Rp 1.000/kg kenaikan akan menurunkan penggunaan Urea 13% dan NPK 14%,” ucap Rahmad dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, berkurangnya penggunaan pupuk bakal menurunkan produktivitas pertanian yang bakal berdampak ke produksi beras nasional. Oleh sebab itu, Rahmad menuturkan, yang menjadi isu adalah keterjangkauan harga pupuk.
Pemerintah sudah membantu dengan mengeluarkan kebijakan HGBT. Dengan HGBT, komponen gas pada produksi urea sebesar 71% dan NPK 5%. Rahmad menjelaskan tanpa HGBT, beban anggaran untuk pupuk subsidi bisa jebol.
“Pertanyaan kalau tidak dapat HGBT berapa anggaran subsidi? Setiap US$ 1 kenaikan harga gas, maka akan berpengaruh pada kenaikan beban subsidi sebesar Rp 2,23 triliun atau alokasi subsidinya turun 0,6 juta ton,” ungkapnya.
Dengan HGBT yang sudah diberlakukan selama tiga tahun terakhir, Rahmad menjelaskan, pemerintah bisa menghemat anggaran Rp 21,7 triliun untuk subsidi pupuk.
Dengan kebijakan tersebut, Rahmad menjelaskan, pemerintah masih memiliki utang pupuk subsidi Rp 16,5 triliun. Tanpa HGBT, ia menilai pemerintah perlu mengeluarkan biaya subsidi pupuk yang lebih besar.
“Sudah dihemat Rp 21,7 triliun saja Pupuk Indonesia waktu itu masih harus menanggung tagihan ke pemerintah sebesar Rp 16,5 triliun, jadi bisa dibayangkan kalau waktu itu tidak ada HGBT, berapa beban Pupuk Indonesia harus menanggung karena piutang subsidi yang Rp 16,5 triliun ditambah Rp 21 triliun, sangat besar,” pungkasnya
(das/das)