Jakarta –
Sengketa lahan Hotel Sultan antara pihak Pontjo Sutowo dan pemerintah hingga saat ini belum menemukan titik terang. Penyelesaian kasus ini menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tahun 2024 ini.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan saat ini tengah mengintegrasikan data dan laporan yang ada dari seluruh kementerian/lembaga (KL) terkait.
Setelah itu, rencananya baru melaporkan permasalahan ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Belum belum (lapor Jokowi). Ini lagi kita integrasikan semua data-datanya, laporan-laporannya. Karena kan tidak hanya menyangkut ATR/BPN tetapi juga dengan Setneg, kepolisian, kejaksaan, dan teman-teman yang lainnya. Tapi pada saat nanti kita akan laporkan (ke Jokowi) dengan baik,” kata AHY, ditemui usai Peresmian Gedung Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan, di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024).
AHY juga telah menjalin komunikasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto menyangkut polemik Hotel Sultan ini.
“Kita sampaikan juga kepada Menkopolhukam, Pak ini kan isunya tidak hanya satu-dua kementerian tetapi ada juga yang terkait langsung. Oleh karena itu bagus kalau nanti Polhukam yang mengkoordinasikan’,” ujar dia.
“Yang jelas kami semangatnya sama, seperti saya berbicara dengan Jaksa Agung, Pak Kapolri, sama. Termasuk tentunya Mensetneg, kita ingin menuntaskan ini dengan baik, dengan cepat juga,” sambungnya.
Namun demikian, AHY juga menyadari kalau ada sejumlah proses dan tahapan di dalam ranah hukum yang tidak bisa dilewati begitu saja dalam menyelesaikan perkara ini. Meski begitu, ia berkomitmen untuk menyelesaikan polemik Hotel Sultan hingga tuntas.
“Sebetulnya walaupun kita tahu ada proses-proses ada tahapan-tahapan, termasuk hukum yang tidak bisa di-by pass begitu saja. Tapi sebenarnya semangatnya sama, kita ingin segera menuntaskan, menertibkan aset-aset negara yang ada di Indonesia dan Jakarta khususnya,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY berencana akan menuntaskan kasus sengketa hotel bintang lima tersebut dengan membawa kasus ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, sengketa lahan Hotel Sultan antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo tak kunjung menemukan titik terang.
“Kami sedang terus pelajari, kami sudah sepakat bahwa ini akan diambil ke tingkat lebih tinggi dan ini sudah jadi perhatian semua, di jajaran dan kami akan report ini pada kesempatan yang baik kepada bapak presiden,” kata AHY dalam acara Konferensi Pers Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Dia juga akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, hingga Menteri Sekretariat Negara. Selain itu, AHY menyebut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto akan menjadi integrator atau koordinator untuk penyelesaian konflik tersebut.
Dia menegaskan, dalam kasus sengketa ini negara tidak boleh dirugikan. Meski begitu, kasus tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah dan korporasi saja, tapi juga melibatkan pekerja di hotel tersebut. Untuk itu, pihaknya perlu melihat kembali dampaknya sebelum mengambil keputusan.
“Isu ini kita akan sarankan Menko Polhukam bisa jadi integrator dari elemen-elemen terkait. Kita tahu ada faktor-faktor lain yang perlu kita ketahui dampaknya seperti apa terutama bagi para pekerja yang ada di sana,” jelasnya.
(shc/hns)