Jakarta –
Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal mengungkapkan produksi timah turun tiga tahun berturut-turut. Imbasnya pendapatan perusahaan yang juga anjlok.
Alhasil pihaknya mencatat kerugian bersih hingga Rp 450 miliar pada tahun 2023 kemarin.
“Pendapatan kita jauh menurun karena produksinya juga jauh menurun. Produksi menurun ditambah parah lagi harga jual timah juga menurun sehingga pendapatan itu jomplang jauh sekali,” ujar Ahmad dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (2/4/2024).
Dalam paparannya, tercatat produksi bijih timah PT Timah pernah mencapai 24.670 ton di tahun 2021, kemudian turun di tahun 2022 menjadi hanya 20.079 ton. Di tahun 2023 produksi bijih timah menyentuh titik terendah di angka 14.855 ton saja.
Sementara itu, untuk produksi logam timah tercatat mencapai 26.465 metrik ton di tahun 2021, kemudian turun jauh di 2022 menjadi 19.825 metrik ton saja. Paling rendah di 2023 produksi logam timah cuma mencapai 15.340 metrik ton.
Nah bicara penjualan logam timah, turunnya juga cukup signifikan. Di tahun 2021 penjualan mencapai 26.602 metrik ton sementara di 2023 turun signifikan mencapai 14.385 metrik ton saja.
Ahmad bilang sebetulnya banyak masalah yang membuat produksi PT Timah anjlok selama 3 tahun ke belakang. Ada dua masalah utama menurutnya yang jadi masalah, pertama urusan dampak sosial pertambangan dan kedua urusan pemilihan opsi teknik pertambangan.
“Memang banyak masalah ya sebenarnya, ada masalah sosial, masalah social liaison to operate, metode penambangan, cara penambangan. Banyak secara teknis dan secara sosial juga banyak yang mesti diperbaiki untuk tingkatkan produksi,” papar Ahmad.
Ketika disinggung soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah apakah membuat produksi PT Timah menjadi turun, Ahmad tak mau menjawab gamblang. Yang jelas urusan kasus korupsi yang terjadi yang jadi masalahnya adalah pola bisnis yang salah dan kini akan diperbaiki.
“Sebenarnya tata kelolanya ya, bukan hanya produksi tambang ilegal, tapi bagaimana flow of business pertimahan harus dikelola sesuai regulasi yang ada,” sebut Ahmad.
(hal/hns)