Jakarta

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Aris Marfai, mengatakan kebijakan satu peta yang dibesut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki berbagai manfaat. Di antaranya untuk mencegah tumpang tindih izin pengelolaan suatu wilayah hingga mencegah kasus pertambangan liar.

Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan satu peta, setiap tataran dan kebijakan tata ruang pemerintahan akan bersumber dari satu peta dasar yang sama. Artinya tidak ada lagi perbedaan pemetaan kawasan antara satu Kementerian/Lembaga (K/L) dengan yang lain.

Sebab, sebelum adanya kebijakan satu peta ini, setiap K/L memiliki pemetaan kawasannya masing-masing. Kondisi ini bisa mengakibatkan tumpang tindih izin pengelolaan atau pembangunan suatu kawasan.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kalau kita lihat keberhasilan dalam beberapa tahun terakhir menyelenggarakan atau mengawal kebijakan satu peta ini, kita bisa melihat satu (masalah) di antaranya tumpang tindih dalam peruntukan kawasan dan lain sebagainya,” kata Aris dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

“Masalah tumpang tindih (izin pengelolaan kawasan ini) bisa ditemukan karena kita bisa melakukan sinkronisasi (data peta tematik dari berbagai K/L),” tambahnya.

Namun dengan menggunakan satu peta yang sama, setiap Kementerian/Lembaga negara bisa dengan mudah melihat lahan mana saja yang telah dikeluarkan izin pengelolaannya, sehingga mereka tidak bisa lagi mengeluarkan izin pengelolaan pada bidang tanah yang sama.

“Kalau kita mau monitoring misalnya terjadi tumpang tindih (pemberian izin pengelolaan suatu lahan) atau konflik lahan itu lebih mudah (untuk ditangani),” jelas Aris.

Aris mencontohkan dalam proyek IKN, dengan kebijakan satu peta ini pemerintah bisa melihat kawasan mana saja di sekitar proyek yang sudah digunakan sebagai kawasan tambang, atau perkebunan sawit, hingga kawasan hutan yang dilindungi.

Dengan begitu proses pembangunan IKN ini tidak kemudian menggusur kawasan-kawasan yang sudah memiliki izin pemanfaatan resmi dari pemerintah. Di saat yang sama pemerintah juga bisa mencegah kawasan-kawasan yang dilindungi untuk tidak dilakukan pembangunan.

“Misal ketika pembangunan IKN, salah satu data krusial adalah data peta termasuk perizinan usaha. Ada izin tambang, sawit, kehutanan, bagaimana sinkronisasi itu untuk lahan IKN dan itu datanya dipakai dari hasil kebijakan satu peta,” terangnya.

Kemudian contoh lain, kebijakan satu peta ini dapat dimanfaatkan untuk melihat ada tidaknya perizinan usaha tambang di suatu kawasan. Dengan begitu pemerintah bisa dengan mudah mengidentifikasi kasus pertambangan liar.

“Misalnya tata kelola pertambangan, ini kasus misalnya timah di Bangka Belitung, ini juga karena administrasi kebijakan satu peta kita bisa tata lebih bagus lagi dan juga mengidentifikasi atau lihat ada tidaknya IUP di kawasan itu,” ungkap Aris.

Di luar itu, kebijakan satu peta ini juga bisa digunakan untuk melihat batas wilayah administrasi antara satu daerah dengan yang lain, melihat potensi ekonomi suatu wilayah, dan masih banyak lagi.

Sebagai tambahan informasi, kebijakan Satu Peta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.

Pada awalnya kebijakan satu peta ini diluncurkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016. Kala itu pemerintah berhasil mengkompilasi dan mengintegrasikan 85 peta tematik dari 19 Kementerian/Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi.

Tidak lama setelah peluncuran Perpres ini, pada 2018 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) di Jakarta. Platform itu bertujuan menyediakan satu peta akurat dan akuntabel sebagai acuan dalam merumuskan pembangunan.

Beranjak dari keberhasilan itu, pemerintah kemudian melanjutkan rencana kebijakan satu peta dengan Perpres 23 Tahun 2021 dengan penambahan jumlah peta tematik jadi 158.

Namun melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah peta tematik yang masuk dalam kebijakan satu peta ini menjadi 151 saja, karena ada beberapa penggabungan peta tematik atau perubahan nomenklatur.

(fdl/fdl)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *