Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hari ini menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI. Dalam laporannya, Basuki membeberkan sejumlah infrastruktur dasar yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Awalnya, Basuki menjelaskan pada 2023 dukungan infrastruktur diberikan Kementerian PUPR kepada IKN lewat sejumlah proyek di berbagai bidang seperti Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.
“Pada 2023 ini, dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar Rp 24,97 triliun,” jelas Basuki di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki kemudian merinci sejumlah pembangunan tersebut. Pertama di sektor SDA, Basuki mengatakan bahwa sejumlah proyek kini sudah selesai dan tinggal diresmikan, mulai dari intake air baku Sungai Sepaku, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), embung mentawir, serta drainase utama. Proyek lainnya adalah Bendungan Sepaku Semoi yang sudah rampung dan tinggal diresmikan.
“Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang sudah selesai dan menunggu penuhnya air untuk dapat diresmikan,” jelasnya.
Di bidang Bina Marga, Basuki menjelaskan, pemerintah sudah mengucurkan Rp 11,43 triliun untuk berbagai proyek seperti pembangunan Tol IKN, jalan kerja logistik di KIPP, jalan sumbu kebangsaan di sisi timur dan barat, pembangunan jalan lingkar Sepaku, jalan akses persemaian Mentawir, pembangunan Bandara IKN, dan pembangunan dermaga logistik.
Pada bidang Cipta Karya, PUPR mengucurkan Rp 8,29 triliun untuk menyelesaikan sejumlah proyek seperti penataan Sumbu Kebangsaan I dan II, penataan Sumbu Triparja, land development kawasan 1A, 1B, dan 1C, pengembangan KIPP. Lalu, pembangunan Kantor dan Istana Presiden, pembangunan gedung Kementerian Koordinator (1,2,3 dan 4), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringannya, dan terakhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Sementara, bidang perumahan yang menelan anggaran Rp 4,24 triliun untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi, rumah tapak jabatan menteri, serta hunian ASN TNI/Polri. Adapun bidang terakhir adalah Bina Konstruksi yang menelan anggaran Rp 0,03 triliun.
“Ditjen Bina Konstruksi, melakukan pelatihan bina konstruksi, melalukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN, manajemen pengadaan barang dan jasa terkait pokja IKN,” pungkasnya.
(ara/ara)