Jakarta

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal kewenangannya mencabut dan memulihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahlil sendiri sudah mencabut 2.051 IUP dari target 2.078 IUP. Sementara 585 pencabutan IUP dibatalkan.

Dia menjelaskan pengaktifan kembali IUP harus melalui proses kolektif dan tidak bisa atas kehendak dirinya sendiri. Hal itu harus disampaikan kepada Tim Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi yang dipimpin oleh dirinya.

“Saya mau sampaikan, mengaktifkan (IUP) itu prosesnya kolektif kolegial, nggak bisa Bahlil Lahadalia hanya menandatangani itu. Harus saya sampaikan kepada Tim Satgas,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (1/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim Satgas tersebut terdiri dari kementerian teknis, termasuk kementerian ESDM, dan Kementerian investasi itu sendiri. Menurutnya jika kementerian teknis tidak menghendaki pemulihan maka prosesnya tidak akan berjalan.

“Kalau teman-teman investasi teken, memulihkan, sementara Menteri Teknis nggak bisa, nggak bisa barang itu. Begitu pun sebaliknya, jadi harus kolektif kolegial,” bebernya.

Sementara itu soal rekomendasi 2.078 IUP yang dicabut merupakan hasil verifikasi dan identifikasi Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dengan kata lain angka tersebut bukan ditentukan oleh Satgas yang dipimpin Bahlil.

“2.078 IUP bukan ditentukan oleh satgas, tapi 2.078 IUP itu adalah hasil betul-betul hasil verifikasi identifikasi yang dilakukan Menteri ESDM,” terang Bahlil.

Sebagai informasi, ada beberapa alasan mengapa IUP perusahaan bisa dicabut. Misalnya, izin yang diterbitkan pemerintah justru digadaikan pengusaha ke bank.

“Pertama adalah izinnya sudah ada, tidak diurus perkembangan izinnya. Kedua, izinnya ada digadaikan di bank,” tutur Bahlil.

Kemudian, perusahaan tambang sudah memiliki IUP untuk kebutuhan Initial public offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham, namun dana hasil IPO tidak dipakai mengelola investasi. Lalu pemegang IUP dinyatakan pailit.

Lalu, pengusaha tidak mengurus RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sesuai ketentuan. Namun, kata dia, pengecualian berlaku jika izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) belum keluar.

“Kemudian RKAB 3 tahun tidak diurus. Ini syarat-syarat yang dibuat. Terkecuali adalah RKAB tidak dibuat karena izin IPPKH belum dikeluarkan,” pungkas Bahlil.

(ily/hns)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *