Jakarta –
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara usai dituding melakukan politisasi bantuan sosial (bansos). Adapun pernyataan tersebut disampaikan Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadirkan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahlil menegaskan dirinya tidak pernah membagi-bagi bansos. Menurutnya hal tersebut bukan kewenangannya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
“Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos. Maksudnya seperti apa? Ya terserah aja lah mereka sebut apa, yang jelas Menteri Investasi tidak pernah bagi banos. Dan bukan domain juga mengurus bansos, mengurus investasi,” katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (1/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, dikutip dari detikNews,Faisal Basri menyebut bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan ada politisasi bansos secara vulgar.
Faisal Basri awalnya mengungkit soal politik gentong babi atau pork barrel. Dia mengatakan fenomena pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat, yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya. Dia lalu mengaitkan praktik ini dengan BLT el nino.
Dia juga menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pada Pilpres 2024. Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” ujarnya.
(ily/rrd)