Jakarta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 2023 merupakan tahun penuh tantangan berat. Tantangan itu seperti ketegangan geopolitik, inflasi global yang tinggi menyebabkan suku bunga meningkat, memicu arus modal keluar, dan pelemahan nilai tukar.

“Selain itu climate change, hingga disrupsi teknologi digital menambah ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dunia melemah, resiko fiskal banyak negara meningkat dan bahkan banyak negara mengalami Debt distress,” kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @smindrawati, Kamis (28/3/2024).

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bersama DPR RI merancang APBN 2023 dengan hati-hati. Hal itu dilakukan agar tetap bisa melindungi masyarakat dan meneruskan pembangunan nasional.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“APBN 2023 kembali harus bekerja keras namun di saat yang bersamaan harus melakukan konsolidasi untuk mengembalikan kesehatan APBN,” jelasnya.

Dengan upaya itu, Sri Mulyani menyebut, pertumbuhan perekonomian Indonesia terjaga, perbaikan terjadi pada penciptaan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan perbaikan indeks kualitas sumber daya manusia.

“APBN 2023 juga berhasil ditutup dengan kondisi yang lebih sehat dan baik, dengan primary balance dan laporan operasional mengalami surplus dan defisit yang jauh lebih kecil dibanding rencana APΒΝ,” terangnya.

Sri Mulyani bersama beberapa menteri telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini.

“BPK akan mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Seluruh Kementrian/lembaga. Hasilnya akan disampaikan kepada DPR dan Presiden pada bulan Juni 2024,” ucapnya.

Pada kesempatan menyampaikan laporan tersebut Sri Mulyani ditemani menteri lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

(ada/ara)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *