Jakarta

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 15 Maret 2024 berjalan baik dan solid. APBN pun terjaga surplus dengan kinerja secara keseluruhan yang on track.

“Posisi APBN masih mengalami surplus Rp 22,8 triliun atau 0,1 persen dari PDB (produk domestik bruto) dengan keseimbangan primer juga surplus Rp 132,1 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (28/3/2024).

Hal ini disampaikannya pada Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi Maret 2024, di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Senin (25/03/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan hingga 15 Maret 2024, pendapatan negara tercatat terkumpul sebesar Rp 493,2 triliun atau 17,6 persen dari target APBN. Sementara belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 470,3 triliun atau 14,1 persen dari pagu.

Ia menambahkan, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp 56,5 triliun atau 17,6 persen dari target. Adapun rincian penerimaan terdiri dari bea masuk sebesar Rp 9,9 triliun atau 17,3 persen dari target, bea keluar sebesar Rp 3,3 triliun atau 19 persen dari target, dan cukai sebesar Rp 43,3 triliun atau 17,6 persen dari target.

Menkeu mengatakan bea masuk tumbuh tipis 0,2 persen yoy (year on year) karena adanya peningkatan konsumsi menjelang puasa dan lebaran dengan komoditas utama beras dan bangunan prapabrikasi. Sementara bea keluar tumbuh cukup tinggi sebesar 32,2 persen yoy karena faktor kebijakan pemerintah seperti relaksasi ekspor.

Sri Mulyani mengungkapkan cukai mengalami penurunan sebesar 5,9 persen yoy. Hal ini disebabkan karena penurunan cukai hasil tembakau sebesar Rp 41,7 triliun atau turun 6,5 persen yoy. Selain itu, penurunan ini juga dipengaruhi produksi hasil tembakau yang lebih rendah dan pola pelunasan yang jatuh tempo pada awal Januari 2024 telah diselesaikan pada Desember 2023.

Sementara Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menjelaskan selain kinerja penerimaan, Bea Cukai menunjukkan peningkatan kinerja fasilitas dan pengawasan hingga Februari 2024.

Dalam kinerja fasilitas, terjadi peningkatan nilai insentif kepabeanan menjadi 5,2 triliun atau naik 13,9 persen yoy. Kinerja fasilitas mampu mendorong ekspor mencapai 14,8 miliar USD dan investasi sebesar 645 juta USD.

Terkait kinerja pengawasan, terdapat peningkatan jumlah penindakan mencapai 6.164 penindakan atau naik 14,4 persen yoy dengan komoditas utama hasil tembakau; minuman mengandung etil alkohol (MMEA); narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP); obat-obatan; dan tekstil.

Bea Cukai juga turut berperan dalam pemberantasan peredaran NPP dengan jumlah 176 penindakan atau tumbuh 61,5 persen dengan penindakan yang signifikan di bulan Februari.

“Penindakan pada bulan Februari antara lain penindakan 33 kg methamphetamine atau sabu-sabu di Nunukan dan 40 kg sabu-sabu di Lhokseumawe,” papanya.

Cecep mengatakan capaian kinerja Bea Cukai dan APBN pada tahun 2024 tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang telah diberikan, serta mengajak masyarakat untuk menjaga kinerja Bea Cukai dan APBN agar tetap solid.

“Aktivitas ekonomi harus kita jaga agar kinerja APBN dapat menjadi instrumen yang diandalkan pemerintah untuk membiayai prioritas nasional. Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga kinerja Bea Cukai dan APBN,” tutup Encep.

Simak Video “Menparekraf soal Aturan Bea Cukai Terkait Pembatasan Barang Bawaan ke LN
[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *