Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pemberian legalitas terhadap perusahaan yang memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan selesai paling lambat 30 September 2024. Terdapat 3,37 juta hektare (Ha) lahan sawit ilegal dalam kawasan hutan yang akan diputihkan.

“Semua telah menyatakan indikasi sawit dalam kawasan hutan seluas 3,37 juta Ha yang perlu diklarifikasi, diinventarisasi dan perlu diidentifikasi kembali,” kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Bambang menyebut pihaknya telah menetapkan 21 surat keputusan atau pemberian legalitas lahan sawit di kawasan hutan. Sampai saat ini sudah ada 365 perusahaan yang mengajukan pemutihan dari target 2.130 perusahaan.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Percepatan pemberian akses legal, khususnya sawit dalam kawasan hutan ini kita harapkan 30 September (2024) bisa selesai. Saat ini pendataan terus dilakukan oleh tim yang dilakukan secara bersama-sama,” tutur Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemutihan lahan sawit dalam kawasan hutan dapat memulihkan citra sawit Indonesia terkait deforestasi. Hal ini sebagai salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

“Ini perlu diprioritaskan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kami harapkan selesai tahun ini,” kata Airlangga.

Dengan percepatan pemutihan lahan sawit di kawasan hutan, Airlangga berharap pemerintah dapat segera mengumumkan kepada publik bahwa status keterlanjuran sudah selesai. Ketua Umum Partai Golkar itu optimistis kebijakan pemutihan lahan sawit bisa selesai dalam tiga bulan mendatang.

“Dengan demikian lahan itu menjadi legal, ini penting sehingga di dunia internasional tidak dipandang negatif lagi,” ucap Airlangga.

Sebagai informasi, penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbagi dalam dua mekanisme yaitu Pasal 110A dan 110B. Pasal 110A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan bisa mendapat surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika memenuhi komitmen berupa pembayaran dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan. Sedangkan perusahaan yang tidak mengurus hal tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Sementara pasal 110B berlaku untuk penyelesaian terhadap pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Perusahaan yang masuk kriteria ini akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.

(aid/das)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *